HPI Hadiri Sosialisasi Pengembangan Destinasi Papua Barat

HPI baru saja menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Papua Barat. Acara tersebut berlangsung di Swissbel Hotel Manokwari, 27 Agustus 2018, dan disponsori oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata - Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. Mengawali acara ini Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Bapak Yusak Wabia, S.Sos., M.Si. mengibaratkan berbagai potensi wisata di daerah ini seperti layaknya seorang gadis cantik yang belum didandani. Oleh karena itu, gadis cantik tersebut perlu dimake-up, diberi perhiasan agar ada pria yang tertarik untuk melamarnya.

Beberapa Pengurus DPD HPI Papua Barat saat menghadiri kegiatan sosialisasi pengembangan
Destinasi Pariwisata di Papua Barat

Dalam kesempatan ini pula Wakil Ketua DPD HPI Provinsi Papua Barat  Jansen Saragih, S.S., M.Par. meminta Pemerintah untuk membuka penerbangan langsung dari luar negeri supaya jumlah wisatawan yang datang ke Papua Barat bisa semakin meningkat.

Menanggapi permintaan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Jimmy Ijie, S.H. yang hadir dan membawakan materi sosialisasi mengatakan bahwa, ia tengah berupaya mendorong pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri RI untuk membuka hubungan diplomatik dengan Negara Palau. Menurutnya, hubungan kerjasama antara Papua Barat dan Negara Palau di Kawasan Pasifik adalah penting. Karakteristik Palau mirip dengan Raja Ampat dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara itu adalah tujuh kali lipat jumlah penduduknya. Jika penerbangan langsung antara Korror (ibukota Palau) dan Raja Ampat dibuka, maka wisatawan akan semakin banyak yang datang ke Papua Barat.

Pengurus DPD HPI Papua Barat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
Bpk. Yusak Wabia, S.Sos., M.Si. dan Anggota Komisi X DPR RI Jimmy Ijie, S.H.

DPD HPI Papua Barat juga menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia para pemandu. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi berbagai pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi pramuwisata lokal. Pemerintah perlu pula mengeluarkan peraturan daerah yang melindungi masyarakat dan pemandu lokal agar lahan kerja mereka tidak diambil alih oleh para pemandu asing.

Sosialisi Pengembangan Destinasi Papua Barat dihadiri sekitar 60an orang yang berasal dari kalangan industri pariwisata, tokoh masyarakat, dan berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan kepariwisataan.

Acara tersebut membahas pula hal-hal yang berkaitan dengan hak ulayat, pemetaan wilayah adat, pelestarian hutan, dan perlunya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang ludah pinang dan sampah di sembarang tempat.

Kegiatan sosialisasi ini dimulai agak terlambat jam 11.00 dan selesai sekitar jam 03.00 sore.